Foto Bersama
Palangka Raya, langkahkalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Plh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Pemkumpol) Akhmad Husain Membuka kegiatan Sosialisasi Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat Tulip Meeting Aurilla Hotel Palangka Raya, Rabu (6/11/24).
Dalam sambutannya, Plh Sahli Gubernur Bidang Pemkumpol Akhmad Husain mengatakan kondisi saat ini, Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal dan horizontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang dapat mengancam integritas nasional.
Foto Akhmad Husain Plh Sahli Gubernur Bidang Pemkumpol
“Kita dapat meredam ancaman integritas nasional tersebut dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur bangsa, yang diimplementasikan dengan menghormati perbedaan, semangat untuk bersatu, rela berkorban, dan pantang menyerah serta adanya harga diri dan jiwa nasionalisme, ” ucapnya.
Akhmad Husain menyebutkan kehadiran FPK tentu sangat dibutuhkan untuk menjagakeutuhan NKRI yang sangat rentan terhadap konflik. Perlu pembauran agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik. Oleh karenanya, sekecil apapun persoalan sosial harus segera terselesaikan agar tidak menjadi besar.
“Dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan serta tetap tegaknya kedaulatan NKRI, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa, bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, ” sebut Plh Sahli Gubernur Bidang Pemkumpol tersebut.
Foto Peserta
Plh Sahli Gubernur Bidang Pemkumpol tersebut menegaskan dalam waktu dekat, Indonesia akan memasuki Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 mendatang. Salah satu kekhawatiran yang muncul menjelang Pilkada adalah isu politik identitas.
“Berkaca dari pengalaman Pilkada sebelumnya, politik identitas dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan Pilkada 2024, karena berpotensi memecah preferensi politik di masyarakat atas dasar isu suku, agama, ras, dan antargolongan yang dibawanya, ” tegas Akhmad Husain.
Lebih lanjut, ia menjelaskan isu-isu seperti ini, tentu dapat mencederai implementasi demokrasi di negara kita, karena bisa menghasilkan perbedaan politik yang tajam dan berujung pada pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa
“Oleh karena itu, maka sangat tepat dilaksanakannya kegiatan ini, dimana Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) inimemiliki nilai setrategis, terutama untuk mensosialisasikan program-program atau kebijakan pemerintah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” jelas , ” tegas Akhmad Husain Plh Sahli Gubernur Bidang Pemkumpol tersebut.
Foto Mark Reynald Ngabut, S.STP., M. Si Ketua Panitia
Sementara, Ketua Panitia Mark Reynald Ngabut, S.STP., M. Si mengatakan maksud kegiatan adalah untuk harmoni dalam perbedaan seperti mozaik indah dalam tenun kebangsaan selama semangat kebhinekaan dikedepankan.
“Sedangkan tujuan kegiatan yakni politik identitas akan menjadi bermasalah ketika diinterpretasikan atau ditegaskan dengan cara yang salah, yang kehadirannya tidak juga menghilangkan ketimpangan atau ketidakadilan, Politik identitas menjadi bermasalah ketika lingkup identitas disempitkan dan berpotensi mengabaikan kepentingan yang lebih besar, dan Kesalahan dalam mengartikan politik identitas dapat menjadi ancaman terhadap iklim kebebasan berpendapat dan bahkan lebih jauh menggantikan diskursus rasional yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi, ” ungkapnya.
Peserta kegiatan Sosialiasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2024, diikuti peserta berjumlah 50 (lima puluh orang) orang yang terdiri dari Anggota Paguyuban FPK Prov. Kalteng dan Insan Pers di Kota Palangka Raya.
Foto Uria Nanyu Ludjen, S. Sos., M. Si Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Pada Badan kesbangpol Prov Kalteng
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa pada Badan kesbangpol Prov Kalteng Uria Nanyu Ludjen, S. Sos., M. Si menambahkan kegiatan tersebut untuk menjaga stabilitas harmonisasi antar suku, anak-anak suku yang ada di Kalimantan Tengah untuk mencegah politik identitas dan juga untuk mendukung Pilkada Damai Tahun 2024.
“Dengan harapan para pengurus dan anggota-anggota ormas ini yang akan nanti men-sosialisasikan di lapangan sehingga pelaksanaan kegiatan Pilkada Damai 27 November 2024 bisa berjalan dengan aman, damai, dan lancar, ” tambahnya.
Sumber : ctr / tn-t7
