Palangka Raya – Dalam rangka memperkuat strategi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) Polri sekaligus mendukung program pembangunan nasional Asta Cita, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Arya Dharma, Mapolda Kalimantan Tengah, Senin (28/7/2025).
FGD ini mengangkat tema “Strategi Pemberdayaan SDM Polri Guna Mendukung Penerapan Sistem Elektronik Manajemen Penyidik (e-MP)”, yang menjadi bagian dari transformasi penegakan hukum berbasis teknologi di lingkungan Polri.
Kegiatan dipimpin oleh Wakapolda Kalteng, Brigjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Ketua Tim Penelitian Bidang Pembinaan Puslitbang Polri, Kombes Pol A. Widihandoko. Hadir pula narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dini Dwi Kusumaningrum, serta sejumlah pejabat utama Polda dan personel fungsi Reskrim.
“FGD ini bertujuan mendesain strategi pemberdayaan SDM Polri, khususnya pada fungsi Reserse Kriminal, agar mampu mengoptimalkan sistem e-MP sebagai bagian dari penguatan sistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Wakapolda dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Brigjen Rakhmad menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM Polri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, seiring arah pembangunan Polri menuju institusi yang presisi.
Selain membahas optimalisasi e-MP, forum diskusi ini juga mengkaji peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, yang merupakan bagian dari agenda Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia.
“Polri memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, baik melalui pengawasan distribusi, penegakan hukum di sektor pangan, hingga menjamin keamanan produksi dan distribusi bahan pokok,” ungkap Wakapolda.
Wakapolda berharap hasil FGD ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pimpinan Polri, sebagai masukan strategis dalam mendukung pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita berharap, Polri dapat terus hadir sebagai institusi yang mampu memberikan jaminan keamanan, termasuk di bidang pangan, guna mendukung Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat,” pungkasnya. (adji/den)
