Palangka Raya, langkahkalteng.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu menggelar aksi penolakan terhadap rencana kehadiran organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya di Kalimantan Tengah. Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Kamis (13/03/2025). Diperkirakan sekitar 500 orang ikut serta dalam demonstrasi yang berlangsung dengan tertib dan damai.
Aksi ini dipimpin oleh Eman Supriadi, yang bertindak sebagai moderator sekaligus pendamping salah satu inisiator kegiatan. Eman menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan menyampaikan penolakan terhadap keberadaan Ormas Grib Jaya di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan bahwa demonstrasi ini dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak akan diwarnai tindakan anarkis.
“Kami berhak untuk berbicara, berserikat, dan berkumpul dalam rangka menolak kehadiran Ormas Grib Jaya di Kalimantan Tengah. Kami menilai masih banyak organisasi masyarakat lokal yang perlu diperhatikan dan diberdayakan, sehingga tidak perlu ada Ormas baru yang masuk tanpa memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat,” ujar Eman saat ditemui di sela-sela aksi.
Di tempat yang sama, Megawati, yang bertindak sebagai Koordinator Aksi, menyampaikan harapannya agar suara masyarakat yang tergabung dalam aksi tersebut dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kami hadir di sini bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga berharap agar tuntutan kami didengarkan oleh anggota dewan. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah daerah mempertimbangkan suara masyarakat lokal sebelum memberikan izin kepada organisasi luar untuk beroperasi di Kalimantan Tengah,” ungkap Megawati.
Selama aksi berlangsung, massa dengan tertib menyampaikan tuntutan mereka melalui spanduk dan orasi. Demonstrasi ini mendapatkan perhatian dari pihak keamanan, termasuk aparat kepolisian yang berjaga untuk memastikan aksi berjalan lancar tanpa gangguan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi ini dengan dialog terbuka antara pihak terkait guna mencari solusi terbaik yang dapat menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di wilayah Kalimantan Tengah. (Ctr)
