PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Panitia Seminar Internasional menggelar acara penyambutan peserta sekaligus Mimbar Demokrasi dalam rangka Seminar Internasional “International Day of The World’s Indigenous People, PUMPUNG HAI BORNEO (The Great Borneo’s Assembly)”. Kegiatan ini dipusatkan di Betang Hapakat, Jalan RTA Milono Km. 3,5 Palangka Raya, Kamis (21/08/2025).
Acara tersebut dihadiri tokoh adat, akademisi, hingga perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah Kalimantan, bahkan perwakilan dari luar negeri. Forum ini menjadi ruang penting untuk menyuarakan persatuan, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, khususnya Dayak yang mendiami Pulau Borneo.
Deputy President Global Human Rights Federation, DS. Panglima Penyatuan Dayak Peter John Jaban, menegaskan bahwa momentum ini harus dimaknai sebagai seruan bersama bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan haknya.
DS. Panglima Penyatuan Dayak Peter John Jaban ketua umum DRAF, ketua GOASS, berjumlah 57 orang dari Sarawak Malaysia
“Saya berharap hak orang-orang asal bisa diperjuangkan, diperhatikan oleh pemerintah, dan juga dirundingkan oleh ketua-ketua adat Dayak di Sepuluh Borneo. Ini adalah pulau kita, satu visi, satu misi, satu darah, dan satu bangsa Dayak,” ucapnya penuh harap.
Peter John Jaban menambahkan, “Harapan saya, assembly ini bisa menjadi wadah untuk menyatukan seluruh Dayak di Borneo agar bersama-sama memperjuangkan hak sebagai orang asal.”
Sementara itu, Ketua Harian Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Andri Elia Embang, dalam laporannya menekankan pentingnya menjaga forum ini agar tetap inklusif dan terbuka untuk semua pihak.
“Semoga forum ini dapat dilaksanakan dengan baik dan terbuka untuk umum. Perlu ada kesadaran bersama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di masa depan di bumi Tambun Bungai,” tegasnya.
Kegiatan PUMPUNG HAI BORNEO bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat solidaritas masyarakat adat Dayak, menegaskan jati diri, dan memperjuangkan keberlanjutan hak-hak adat di tengah dinamika global. (Ctr/Yoniki)
